UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )

 

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Pasal 13

(1) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala       Dinas di bidang  pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

 (2) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup UPT;

b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat  struktural pada lingkup UPT serta pelayanan umum;

c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT;

d. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan,

keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;

e. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan,umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

f. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan UPT

sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

g. Penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana

Perdagangan Orang;

h. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;

i. Penyelenggaraan jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;

j. Penyelenggaran koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota seluruh Indonesia;

k. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

l. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

(3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program UPT;

b. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

c. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;

d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

e. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja (LK), laporan keterangan

pertanggung jawaban (LKPJ), dan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) UPT;

f. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah  dinas;

g. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

h. Menyelengarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan;

i. Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;

j. Menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan  sementara/rumah arnan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

k. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;

l. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;

m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit  Kerja terkait;

o. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal UPT;

p. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pelayanan;

c. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.

ALUR PELAYANAN KORBAN


PPID


Berita



Jajak Pendapat

Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Bagus
Kurang
Cukup Bagus
Sangat Bagus

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 2
  Total = 60595