Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak

 

 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak

 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 11 tentang tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

 (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas           dalam menyelenggarakan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak di wilayah Provinsi                   Sumatera  Utara.

 (2) Bidang Perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 b. Penyelenggaraan penyiapan perumusarl kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 c. Penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 d. Penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 e. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 f. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 g. Penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 h. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;Penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

 i. Penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 j. Penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 k. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

 l. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

m. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di  bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n. Penyelenggaraan pemantauan, eurelisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

o. Penyelenggaran penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

p. Penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

q. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

r. Penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

s. Penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

t. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

u. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;

v. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perernpuan dan anak;

w. Penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

x. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

y. Penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

z. Penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebdakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

aa. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, anaiisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

bb. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

cc. Penyelenggaraan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

dd. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

 (3) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakeqaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi damat dengan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. Menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

e. Menyelenggarakan penguatan dan pengembarngan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring, atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;

j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala       Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, dibantu oleh:

a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;

c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.