Wagubsu Buka Pembentukan Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara

Jumat, 20 Oktober 2017

Admin

Berita

Dibaca: 5888 kali

Medan, Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Forum komunikasi Puspa Sumatera Utara diharapkan mampu untuk bekerjasama dan bersinergi dengan semua pihak baik pemerintah, lembaga masyarakat, akademi, organisasi keagamaan, lembaga profesi, media dan dunia usaha untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Kegiatan pembentukan Forum Puspa Sumatera Utara ini di isi dengan berbagai acara kegiatan diantaranya talkshow, pembetukan Forum Puspa Sumatera Utara, dan penyusunan rencana aksi Forum Puspa Sumatera Utara.

Kegiatan ini dihadiri peserta dari perwakilan pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi keagamaan, lembaga profesi, media dan dunia usaha. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Ibu Hj.Nurlela, SH, M.AP selaku ketua panitia kegiatan ini menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Membentuk Struktur Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Sumatera Utara (FK-PUSPA SUMUT) periode 2017-2020.

2. Menyusun rencana kerja strategis Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Sumatera Utara (FK-PUSPA SUMUT).

3. Membangun sinergitas program tiga pilar pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara, yaitu lembaga masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Grand Mercure Medan ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Ibu Dr.Nurhajizah Marpaung, SH, MH, dalam sambutannya beliau menyatakan keterlibatan masyarakat merupakan isu utama pelayanan publik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimana setiap masyarakat berhak berpartisipasi dan membantu pemerintah.

Forum Puspa dapat berkoordinasi dan bersinergi antara lembaga masyarakat dan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beliau berharap agar para peserta dapat terlibat aktif memperkuat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui pembentukan forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (puspa) dan rencana aksi serta kesepakatan bersama dalam mendukung tindak lanjut implementasi “Three Ends” di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas