Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Dinas PPPA Sumut Laksanakan Kegiatan Advokasi Perlindungan Khusus Anak

Rabu, 26 Oktober 2022

Admin

Berita

Dibaca: 5263 kali

Sebagai upaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PTKA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dalam bentuk Perlindungan Khusus Anak di Aula Dinas PPPA Kab. Simalungun, Selasa (25/10).

Kegiatan yang dihadiri puluhan peserta perwakilan dari Lembaga Masyarakat, TP. PKK Kab. Simalungun, Forum Anak, Organisasi Perempuan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta tenaga pendidik/guru ini dibuka secara langsung oleh Kadis. PPPA Sumut Hj. Nurlela, SH, M.AP. Dalam sambutannya Hj. Nurlela menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak secara nasional selama 2016 – 2020, mengutip data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat sebanyak 49.141 kasus dengan jumlah korban kekerasan sebanyak 54.366 anak. Angka ini merupakan jumlah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, dan saya yakin kasus kekerasan yang terjadi sebenarnya di masyarakat jauh lebih besar dari angka ini karena masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya atau dialami anaknya ke unit – unit pelayanan perempuan dan anak.

Untuk itu sebagai upaya meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah berharap dengan keluarnya Perpres ini maka upaya penghapusan kekerasan terhadap anak bisa dilakukan secara optimal. Upaya ini harus didukung oleh 16 Kementerian dan lembaga terkait terkait dalam mencegah dan menangani kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak, dengan terbitnya Perperes Stranas PKTA adalah langkah yang perlu segera diimplimentasikan demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak” Ujar Hj.Nurlela sembari mengakhiri sambutannya.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi, curah pendapat dan sharing serta diskusi ini juga turut dihadiri oleh Kadis. PPPA Kab. Simalungun Sri Wahyuni, SP, M.Si, Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas PPPA Sumut Hj. Afini, SE serta narsumber dari Polres Simalungun dan BNNP Sumut.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas