Komitmen terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, Kadis. PPPA Sumut Hadiri Rakornas PPPA 2022

Kamis, 15 September 2022

Admin

Berita

Dibaca: 177 kali

Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara (Sumut) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (PPPA) Provinsi Sumatera Utara (PPPA Sumut) Hj. Nurlela, SH, M.AP beserta pejabat struktural terkait di lingkungan Dinas PPPA Sumut mengikuti dan menjadi peserta aktif kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA RI di Hotel Episode Gading Serpong Tangerang – Banten, 12 – 14 September 2022.

Rakornas PPPA Tahun 2022 yang mengambil tema “Konvergensi Kebijakan dan Program Perempuan dan Anak” dibuka secara langsung oleh Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga. Turut hadir pada kegiatan ini Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, serta para  Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan Pratama Kemenetroan PPPA dan perwakilan Kementerian/Lembaga; Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA di seluruh Indonesia; Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, dan Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Rakornas PPPA 2022 yang dilaksanakan secara hybrid menghasilkan Komitmen Cisadane 2022. Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, menyambut baik dihasilkannya komitmen ini.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mewujudkan konvergensi perlindungan perempuan dan anak yang tertuang dalam Komitmen Cisadane,” kata Menteri Bintang.

Seluruh peserta Rakornas PPPA Tahun 2022 sepakat untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yakni untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan layanan yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif bagi korban.

Ia berharap komitmen tersebut dapat menyelaraskan kesiapan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di semua sektor pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta masyarakat.

“Konvergensi program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak akan berhasil jika dilakukan bersama-sama dan pada saat yang sama oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta dapat diukur hasil atau kinerjanya,” katanya.

Untuk itu, kata Menteri, monitoring dan evaluasi secara rutin harus dilakukan agar kita bisa mengetahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pencapaian hasilnya, masalah dan tantangan yang ada, serta solusi yang bisa diambil untuk mengatasinya.

Pada saat yang sama dibacakan serta dilakukan penandatanganan Komitmen Cisadane 2022 oleh Kadis. PPPA Sumut Hj.Nurlela dan Kadis. PPPA Banten Hj. Sitti Ma’ani Nina  sebagai perwakilan Kepala Dinas PPPA seluruh indonesia, mencakup keberhasilan pencapaian tujuan bersama tersebut yang diukur dengan indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak serta presentase korban yang mendapat layanan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Berikut isi Komitmen Cisadane 2022 sebagai berikut:

 KOMITMEN CISADANE 2022

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PPPA) dengan mengambil tema “Konvergensi Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak”, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan ini kami seluruh peserta Rakornas PPPA Tahun 2022 sepakat untuk mencapai Tujuan Bersama dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

1.    Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.    Memberikan layanan yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif bagi korban

Keberhasilan pencapaian Tujuan Bersama tersebut diukur dengan indikator:

1.    Prevalensi KtP/A

2.    Persentase korban yang mendapat layanan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Bersama tersebut, kami berkomitmen melakukan upaya konvergensi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat pusat dan daerah tahun 2022 s/d 2024, sebagai berikut:

1.   Memperkuat tata kelola kelembagaan PPA, melalui:

a.   Peningkatan komitmen dengan melakukan penyusunan perundang-undangan, kebijakan,

      regulasi, dan rencana aksi PPA;

b.   Pembentukan dan penguatan kapasitas lembaga PPA, termasuk UPTD PPA di daerah;

c. Peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan anggaran, termasuk DAK NF PPA;

d.  Penyusunan metode dan mekanisme kerja pelaksanaan PPA;

e.  Penyediaan dan pemanfaatan sistem data PPA; dan

f.  Perluasan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PPA.

2.  Melaksanakan upaya promotif dan preventif pencegahan KtP/A secara masif sampai ke akar  rumput.

3.  Memperkuat upaya penanganan kasus KtP/A dan pemulihan korban KtP/A melalui:

 a.  perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan sehingga mudah dijangkau, aman dan nyaman bagi korban, serta cepat direspon;

b. penyediaan pelayanan terpadu dalam penanganan dan pemulihan korban;

c.  koordinasi dan sinergi pelaporan data kasus/korban; dan

d. koordinasi dalam penyediaan layanan reintegrasi sosial dan pemberdayaan sosial/ekonomi bagi penyintas kekerasan.

4.  Mendukung KemenPPPA dan Dinas Pengampu Urusan PPPA di provinsi dan kabupaten/kota menjalankan peran sebagai clearing house untuk memastikan berjalannya upaya konvergensi perlindungan perempuan dan anak.

5. Menyusun panduan konvergensi perlindungan perempuan dan anak untuk menjalankan peran pada point 4 paling lambat awal tahun 2023.

6.  Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan upaya konvergensi PPA.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas