Sekdaprovsu : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Dilakukan Hingga ke Desa/Kelurahan

Rabu, 29 September 2021

Admin

Berita

Dibaca: 140 kali

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Afifi Lubis, SH dalam sambutan dan arahannya saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi dalam bentuk Pelatihan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), Rabu (29/09) di The Hill Hotel & Resort Sibolangit Jl.Letjend Jamin Ginting No.Km. 45.3, Suka Makmur, Sibolangit - Deli Serdang.

"Tidak boleh ada yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, di agama juga dilarang. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak jelas melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak asasi perempuan dan anak." Ujarnya.

"Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perseorangan dimulai dari orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, diperlukan tim yang memahami dalam melakukan penyebarluasan informasi, pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak mulai dari tingkat provinsi sampai dengan desa/kelurahan dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak."

Sebelum menutup arahan dan sambutannya, beliau berharap agar nantinya pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara up to date, riil time dan akurat sesuai kondisi lapangan, sehingga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, korban dapat terlayani sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tujuan kegiatan ini dilaksanakan.

Turut hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Hj. Nurlela, SH, M.AP dan staf, serta perwakilan dari dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Rumah Sakit, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri dari Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Simalungun, dan Kota Pematangsiantar.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas