KOMUNIKASI,INFORMASI,EDUKASI(KIE) PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU DI STAND DINAS PP DAN PA PROVSU DALAM PAMERAN PRSU

Rabu, 12 April 2017

Admin

Berita

Dibaca: 4717 kali

Stand Dinas PP dan PA Provsu di PRSU mendapat respon positif dari masyarakat ditandai setiap hari mendapat kunjungan yang signifikan dari para pengunjung pekan raya ini. Kepala dinas PP dan PA Provsu Ibu Hj.Nurlela, SH, M.AP kepada wartawan, Rabu (29/3)Gubsu Bapak HT.Erry Nuradi dan Wagubsu Ibu Hj.Nurhajizah Marpaung juga telah menyempatkan diri singgah di Stand ini usai membuka acara PRSU ke-46 Tahun 2017.

Oleh sebab itu dia terus mengimbau masyarakat agar memnfaatkan keberadaan stand yang strategis ini untuk memperoleh informasi lebih luas dan detail mengenai persoalan aktual yang saat ini menjadi perhatian semua pihak tentang sistem dan pola pembangunan pmberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pihaknya memberi apresiasi kepada Ketua Yayasan PRSU H.Nuzirwan Lubis, Gubsu dan Wagubsu yang memberi kesempatan pihaknya berpartisipasi membuka stand dinas PPPA Provsu di Paviliun Pemprov. Sumut di Kompleks PRSU Jl..Gatot Subroto Medan.

Dikemukakan PRSU yang buka dari tanggal 17 Maret sampai 17 April 2017 merupakan arena strategis untuk menyebarluaskan informasi tentang pebangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus masyarakat juga mendapat hiburan,.

Dikemukakan juga Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai 6 sub urusan yaitu:

  1. Sub urusan Peningkatan Kualitas Perempuan
  2. Sub Urusan Peningkatan Kualitas Keluarga
  3. Sub urusan Perlindungan Perempuan
  4. Sub urusan Data Gender dan Anak
  5. Sub urusan Perlindungan Khusus Anak
  6. Sub urusan Pemenuhan Hak

Yang mana Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu yang mempunyai tugas dan fungsi :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang kesekretariatan, Kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan kebijakan Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pelaksanaan administrasi Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

 

Untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, melalui Pekan Raya Sumatera Utara yang bertujuan untuk menginformasikan tentang keberhasilan dan juga kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun keberhasilan yang dicapai yaitu mendapat Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 yaitu penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas komitmen yang tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Informasi tentang kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain mengenai:

-      Layananan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

-    Pemenuhan hak anak dalam mewujudkan KLA yang didalamnya terdapat Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak

-          Hak kelangsungan hidup , hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

-          Hak Perlindungan, hak untuk memperoleh perlindungan

-          Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial

-          Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

-          Hak Identitas, hak untuk memperoleh nama dan akta lahir

Dalam rangka meningkatkan informasi mengenai Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu adanya komunikasi, informasi dan edukasi, baik itu secara langsung kepada masyarakat maupun melalui informasi berupa buku, brosur, leaflet dan lain-lain yang menjadi sarana pembelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Pekan Raya Sumatera Utara ke – 46 Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 17 April 2017 di arena Pekan Raya Sumatera Utara, merupakan arena yang tepat dan strategis untuk menyebarluaskan informasi tentang Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekaligus pada kesempatan tersebut masyarakat disamping mendapat informasi dan pengetahuan tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sekaligus masyarakat juga mendapat hiburan.

 

 

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas

ALUR PELAYANAN KORBAN


PPID


Berita



Jajak Pendapat

Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah cukup memberikan informasi kepada publik?
Bagus
Kurang
Cukup Bagus
Sangat Bagus

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 3
  Hari ini = 82
  Total = 186918