Pemprov Sumut Dorong Peningkatan Penyediaan Layanan Perlindungan Anak

Senin, 07 Juni 2021

Admin

Berita

Dibaca: 166 kali

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus berkomitmen dan mendorong upaya peningkatan penyediaan layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dalam bentuk Pelatihan Manajemen Kasus.

Kegiatan yang dilakasanakan di Hotel Grand City Hall Medan (7/6) ini dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Ibu Hj. Nawal Lubis Edy Rahmayadi, yang didampingi oleh Kadis. PPPA Provinisi Sumut Hj. Nurlela, SH, M.AP. Dalam sambutannya, Ibu Nawal menyampaikan bahwa jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan merupakan potensi besar sebagai modal pembangunan, namun dalam berbagai kasus, kelompok perempuan dan anak masih dalam posisi marginal. Kelompok perempuan dan anak juga masuk dalam wilayah kelompok rentan yang rawan tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif, korelasi tersebut secara nyata menghalangi kontribusi maksimalnya dalam pembangunan.

“Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat. Namun demikian, laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, belum bisa menggambarkan dengan senyatanya tingkat kekerasan  sebenarnya. Banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti, sehingga tidak tercakup dalam data-data yang dilaporkan. Masyarakat masih belum banyak tahu tentang tata cara pelaporan dan kepada lembaga mana harus melapor. Disamping itu, masyarakat di pedesaan merasa bahwa melaporkan kejadian kekerasan yang dialami hanya bisa dilakukan di ibukota kabupaten/kota sehingga akan memakan waktu dan biaya. Maka perlu mendekatkan layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sampai ketingkat desa. Bentuk layanan tidak hanya sekedar menunggu aduan masyarakat tetapi penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban” ujarnya.

“Ke depan saya berharap lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melakukan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, mampu bersinergi dengan sektor terkait serta mampu sebagai sumberdaya manusia garda terdepan yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan korban untuk pemulihan. untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil yang maksimal dalam rangka penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban” Ujar Bu Nawal sembari menutup sambutannya.

Kegiatan Pelatihan manajemen kasus ini diikuti oleh lebih kurang 30 orang peserta yang berasal dari Aparat/SDSM UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Labuhanbatu.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas