Dinas PPPA Provsu Tingkatkan Kapasitas SDM Penyedia Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Rabu, 27 November 2019

Admin

Berita

Dibaca: 430 kali

Medan. Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat, namun laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, belum bisa menggambarkan dengan senyatanya tingkat kekerasan  sebenarnya. Banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti, sehingga tidak tercakup dalam data-data yang dilaporkan.

“Masyarakat masih belum banyak tahu tentang tata cara pelaporan dan kepada lembaga mana harus melapor. Di samping itu, masyarakat di pedesaan merasa bahwa melaporkan kejadian kekerasan yang dialami hanya bisa dilakukan di ibukota kabupaten sehingga akan memakan waktu dan biaya, maka perlu mendekatkan layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sampai ketingkat desa”. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina, dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyedia Layanan (Dinas PPPA dan/atau UPT PPA) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” di Hotel Aston, Medan, Senin (25/11/19).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bentuk layanan tidak hanya sekedar menunggu aduan masyarakat tetapi juga bagian dari solusi mengurangi tingginya kekerasan yang tidak tertangani. Untuk itu diperlukan upaya guna meningkatkan hasil yang maksimal dalam rangka pendokumentasian layanan yang diberikan unit layanan kepada korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi Simfoni-PPA serta dilaporkan secara priodik kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara .

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu ditangani secara komprehensif, tidak saja menjadi tanggung jawab negara tetapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait. Proses pemulihan yang menjadi bagian dari hak korban belum bisa dipenuhi karena beberapa kondisi; kapasitas pelaksanaan dan pendamping korban, ketersediaan anggaran dan proses sinergitas koordinasi dan jejaring kerjasama tidak berjalan secara optimal.

Kondisi ini sangat memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan lembaga layanan di daerah dalam bentuk regulasi, didukung sumber daya manusia pendamping dan sumber daya anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari unit-unit layanan korban kekerasan perempuan dan anak dari 28  kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan harapan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melakukan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, mampu bersinergi dengan sektor terkait serta mampu sebagai sumber daya manusia garda terdepan yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan korban untuk pemulihan.

 

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas