Tingkatkan Kapasitas APH, Dinas PPPA Provsu Laksanakan Bimtek Penanganan Korban KDRT & TPPO

Kamis, 14 November 2019

Admin

Berita

Dibaca: 170 kali

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang memberikan dampak negatif dan luas  terhadap korban, juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga,” demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina, dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, di Hotel Grand Mercure (Rabu, 13/11/19).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan yang responsif gender serta pemenuhan kebutuhan perempuan korban KDRT dan TPPO, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum serta sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan, melalui penguatan dan keterampilan  dalam penegakan hukum yang responsif gender dan mementingkan kepentingan terbaik untuk anak.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). UU tersebut merupakan dasar hukum dalam upaya penanganan dan pencegahan terhadap KDRT dan TPPO.

KDRT, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga kini masih banyak terjadi,  begitu juga dengan TPPO. TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, sebab pelakunya mengeksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

“Dalam praktiknya, TPPO  melibatkan jaringan serta sindikat dengan modus-modus yang selalu berkembang, serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki aparat penegak hukum dan masyarakat. Dampak kekerasan yang komplek tersebut tentunya memerlukan penanganan yang komplek untuk memulihkan korban, sehingga pendampingan korban KDRT/TPPO menjadi penting sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu perlu sinergitas koordinasi dan kerja sama semua pihak khususnya aparat penegak hukum” kata Sabrina, di akhir sambutannya pada acara dimaksud.

Kegiatan ini menghadirkan 40 (empat puluh) orang peserta, terdiri dari Instansi/OPD/Lembaga terkait, aparat penegak hukum Kabupaten/Kota, serta LSM peduli terhadap perempuan dan anak.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas