PEMPROVSU RAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TINGKAT UTAMA

Rabu, 19 Desember 2018

Admin

Berita

Dibaca: 361 kali

Isu perempuan dan anak menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan bersama, baik  Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersama-sama memberikan perhatiannya terhadap isu ini. 

Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, memberikan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi Pemerintah Pusat kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai telah berkomitmen tinggi dalam pengimlementasian strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan. Ada empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya dan Mentor.

Untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil mendapatkan penghargaan APE kategori Utama, yaitu pemerintah provinsi Sumatera Utara dinilai telah berhasil meletakan kebijakan, mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang ke-9 yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2006. Disamping itu, tahun ini  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berhasil mendorong 10 Kab./Kota mendapatkan penghargaan APE yaitu tingkat Madya diantaranya :

  1. Kabupaten Tapanuli Selatan
  2. Kabupaten Deli Serdang
  3. Kabupaten Serdang Bedagai
  4. Kabupaten Pakpak Bharat

Dan APE tingkat Pratama, yaitu :

  1. Kabupaten Dairi
  2. Kota Tebing Tinggi
  3. Kabupaten Karo
  4. Kabupaten Mandailing Natal
  5. Kota Tanjungbalai, dan
  6. Kota Sibolga

Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise, di istana Wakil Presiden yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan “Dalam isu global berbicara dengan demokrasi, perubahan iklim dan ham serta kesetaraan gender harus diimplementasikan di negara masing-masing. Untuk itu adanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melaksanakan program pengarusutamaan gender dalam setiap lini pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap peran perempuan. Perempuan harus sejajar dengan laki-laki yang mulai berubah dari kalangan menengah ke atas.

Wapres juga mengharapkan kepala daerah provinsi dan Kab./Kota untuk menempatkan perempuan menjadi pejabat eselon 2 memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Tak lupa wapres juga memberikan apresiasi yang setinggi-tinginya dan mengucapkan selamat kepada Gubernur, Bupati/Walikota atas komitmen terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas