Sidang Istbat Nikah Terpadu Tahun 2018

Selasa, 18 Desember 2018

Admin

Berita

Dibaca: 114 kali

Medan, Pemerintah Provsu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Sidang Istbat Nikah Terpadu Tahun 2018.

47 Pasutri Di Binjai Ikuti Nikah Massal Kelompok Marginal
*Sekdaprovsu: Buku Nikah Penting Untuk Meningkatkan Kedudukan Perempuan
 
Pada saat ini masih banyak dijumpai pasangan suami istri (pasutri) yang belum memiliki buku nikah. 
Padahal setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang belaku, karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri dan anak. 
Demikian dikatakan Sekdaprovsu, Dr Ir Hj R Sabrina MSi dihadapan 47 pasutri yang mengikuti prosesi nikah massal pada acara "Nikah Massal Kelompok Marginal Melalui Sidang Istbat Nikah Terpadu Tahun 2018", Kamis (13/12), yang digelar di Kantor Pengadilan Agama Kota Binjai.
Dikatakan Sabrina, 47 pasutri yang sudah menjalani nikah massal ini akan mendapat penetapan keabsahan yang dilanjutkan dengan pencatatan akta nikah dan masing-masing pasangan akan mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinannya. Selanjutnya, dengan adanya akte nikah ini akan memudahkan untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran dan lainnya. 
"Kita harapkan 47 pasutri ini dapat jadi contoh dan menerima keluarga lainnya di lingkungan sekitar agar tidak ada lagi pernikahan yang tidak dilaporkan ke kantor KUA setempat serta mampu mensosialisasikan kepada keluarga akan pentingnya akte nikah di lingkungan masyarakat untuk membangun ketahanan dan kualitas keluarga," kata Sabrina.
Dilanjutkannya, kegiatan nikah massal ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ibu ke-90 yang mengambil tema "Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa". Sabrina berpesan agar kegiatan nikah massal kelompok marginal ini bisa berlanjut ke kabupaten/kota lainnya di Sumut, karena kegiatan ini merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah di dalam permasalahan masyarakat. 
Sementara Kepala Dinas PPPA Provsu, Hj Nurlela mengatakan nikah massal kelompok marginal ini mengambil peserta dari lima kecamatan di Kota Binjai. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah untuk membantu memberikan kepastian hukum dan legalitas sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku kepada pasangan suami istri yang kurang mampu dan belum memiliki dokumen resmi pernikahan. 
"Seperti kata Ibu Sekda, kita harapkan buku nikah ini dapat meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan serta meningkatkan dukungan kebijakan dan regulasi keberpihakan kepada perempuan," kata Hj Nurlela.
Hadir pada kegiatan ini antara lain Ketua Pengadilan Agama Provsu, Kanwil Kemenag Provsu, Wali Kota Binjai, Ketua TP PKK Binjai, Ketua Pengadilan Agama Binjai, Kepala Kemenag Binjai, dan organisasi perempuan.

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas